Meretas situs pemerintah dapat diasumsikan bahwa itu merupakan tindakan perang dunia maya atau kelompok anti-pemerintah. Indonesia sudah memasuki fase darurat perjudian online. Jika dulu ratusan website pemerintahan dan perguruan tinggi disusupi oleh website game online, sekarang giliran akun YouTube resmi DPR RI yang menjadi korban para hacker. Sampai saat ini, akun ini masih melakukan live streaming permainan slot.
Peretas memanfaatkan situs pemerintah yang lemah keamananya. Tujuanya untuk menaikkan rating iklan judi online yang sehari-harinya sering dibuka oleh masyarakat umum. Apakah untuk mencari informasi atau pelayanan publik. Seharusnya, keamanan situs pemerintah diberikan keamanan ekstra untuk menghindari peretas. Karna menyangkut keamanan negara.
Pratama juga menyoroti perihal kelalaian pemerintah, bahkan dikalangan DPR, yang terkesan tidak peduli terhadap pentingnya keamanan siber dalam lingkupnya. Kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber harus dimulai dari DPR . Sebagai contoh bagi masyarakat agar menjadi contoh yang baik. Peningkatan kesadaran pengelola venue atau akun resmi pemerintah pemerintah dan akademisi terhadap keamanan siber terlalu rendah.
Hal ini menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Namun malah menjadi masalah yang berulang Faktanya, Situs Bawaslu Makassar bulan agustus lalu, situs Badan Pengawas Pemilu Makassar pernah menampilkan situs judi online. Situs resminya pun tidak bisa diakses. Sebelumnya, situs itu ternyata tidak dapat diakses publik sejak awal 2023. Namun sempat berhasil dipulihkan. Akhirnya kembali berhasil dijebol oleh hacker.
Subdomain juga menjadi salah satu korban yang telah disusupi. Peristiwa ini terjadi pada Januari 2023. Selanjutnya, Website Kementerian Perhubungan (Website SIPandu.dephub.go.id) juga diserang dan diblokir oleh promosi perjudian online selamanya. Sipandu merupakan lokasi yang terlibat dalam pengendalian dan penundaan kapal, khususnya lalu lintas laut yang berada di bawah Kementerian.
Meretas Situs Web Pemerintah Sangat Mudah
Alasan mengapa website pemerintah rentan diretas belum adanya hosting yang aman. Dalam banyak kasus peretasan, situs yang terkena serangan menggunakan hosting bersama. Dibandingkan dengan Secure Hosting, Shared Hosting menjadi tempat favorit para hacker untuk “pamer” dan melatih kemampuannya dengan melancarkan serangan jaringan.
Enkripsi aman yang tidak digunakan. Open Soure CMS dikenal memudahkan pengembangan situs web. Namun tanpa disadari, CMS memiliki banyak celah keamanan yang mudah diakses oleh para hacker. Hal ini semakin diperparah dengan penggunaan link admin default dan selalu dapat diakses dari internet tanpa filter apapun. Jarang melakukan pengujian keamananketika membangun dan memelihara situs web
Kurangnya pemeliharaan meski sudah live dan dapat digunakan. setiap website memerlukan pemeliharaan berupa patch terhadap kerentanan keamanan yang ada. Ini adalah sesuatu yang sering dilupakan oleh lembaga pemerintah untuk menjaga keamanan situs web mereka. Kurangnya pemeliharaan tentu menjadi kabar baik bagi para peretas karena mereka dapat dengan mudah untuk mencuri informasi penting.
Rendahnya kesadaran personel terhadap keamanan siber. Selain tanggung jawab administrator, keamanan website tentunya menjadi tanggung jawab seluruh personel, mulai dari level atasan hingga karyawan. Faktanya, sesederhana tidak mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi, hal ini dapat mendorong kesadaran di kalangan tenaga kerja agar situs web dan aplikasi pemerintah tetap aman dari peretasan.
Hal Ini seharusnya menjadi PR pemerintah dalam menyikapi masalah ini. Untuk menjaga keamanan informasi negara Indonesia. Jika lambat dalam mengatasi hal ini , akan berdampak buruk. Khususnya dalam pandangan masyarakat terhadap pemerintah menjadi buruk. Mudahnya masyarakat yang belum terjerumus perjudian. Malah akan ikut terjerumus , yang mengakibatkan meningkatnya perjudian di Indonesia